Krisis Energi di Depan Mata, Ramai-Ramai Tetangga RI Dorong WFH

Krisis Energi di Depan Mata, Ramai-Ramai Tetangga RI Dorong WFH login HOME MARKET MY MONEY NEWS TECH LIFESTYLE SHARIA ENTREPRENEUR CUAP CUAP CUAN CNBC TV Search Search Search History Loading… RESEARCH OPINION PHOTO VIDEO INFOGRAPHIC BERBUATBAIK.ID MARKET DATA MAJOR INDEXES INDO-FX USD-FX COMMODITIES BONDS CNBC Indonesia News Berita Internasional Krisis Energi di Depan Mata, Ramai-Ramai Tetangga RI Dorong WFH Comment SHARE url telah tercopy luc,  CNBC Indonesia 10 March 2026 17:07 Foto: Pemandangan kota Hanoi di tengah polusi udara, Vietnam, 11 Desember 2025. (Tangkapan Layar Video Reuters/) Jakarta, CNBC Indonesia – Dampak perang di Timur Tengah mulai terasa hingga Asia Tenggara. Pemerintah Thailand dan Vietnam mengambil langkah penghematan energi, termasuk mendorong pegawai bekerja dari rumah, setelah gangguan pasokan minyak global memicu lonjakan dan volatilitas harga bahan bakar. Kebijakan tersebut diumumkan ketika konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran mulai mengganggu rantai pasokan energi dunia, membuat harga bahan bakar bergejolak dan menimbulkan kekhawatiran kekurangan pasokan di sejumlah negara. Di Thailand, pemerintah meminta pegawai negeri untuk bekerja dari rumah jika memungkinkan sebagai bagian dari langkah penghematan energi nasional. Baca: Dunia Darurat, Arab-Irak-UAE-Kuwait Pangkas Produksi 6,7 Juta Barel Selain itu, otoritas juga meminta kantor-kantor pemerintah menaikkan pengaturan suhu pendingin ruangan menjadi 26 derajat Celsius untuk mengurangi konsumsi listrik. “Pemerintah ingin semua sektor menggunakan sumber daya secara bijak dan efektif,” kata pemerintah Thailand dalam sebuah pernyataan resmi, dilansir AFP. Pemerintah juga meminta para pejabat untuk menghindari perjalanan ke luar negeri selama periode ketidakpastian energi ini. Langkah-langkah tersebut diambil setelah pemerintah Thailand pekan lalu memastikan telah mengamankan pasokan minyak yang cukup untuk sekitar dua bulan ke depan. Namun untuk menjaga cadangan energi, Thailand juga memutuskan menghentikan sementara ekspor minyak. Selain itu, pemerintah menetapkan batas harga solar atau diesel selama 15 hari agar tidak melebihi hampir 30 baht per liter, atau sekitar US$0,94 per liter. Kebijakan ini bertujuan menahan dampak lonjakan harga minyak global terhadap masyarakat dan sektor transportasi domestik. Baca: Krisis Energi Mulai Cekik Eropa, Putin Tawarkan Diri Jadi Juru Selamat Vietnam Hapus Bea Impor Bahan bakar Sementara itu di Vietnam, pemerintah mengambil langkah berbeda dengan menghapus bea masuk untuk sejumlah produk minyak impor. Kebijakan yang mulai berlaku pada Senin tersebut dimaksudkan untuk mencegah potensi kekurangan bahan bakar sekaligus menstabilkan pasar domestik. Pemerintah Vietnam juga mendorong perusahaan agar mengizinkan karyawan bekerja dari rumah jika memungkinkan. Menurut pernyataan pemerintah di situs resminya, langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Selain itu, pemerintah di Hanoi juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum, bersepeda, atau berbagi kendaraan. Meski berbagai langkah telah diambil, dampak gejolak energi tetap terasa di Vietnam. Harga bensin tanpa timbal di negara tersebut melonjak lebih dari 20% sejak perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran dimulai lebih dari sepekan lalu. Lonjakan harga itu memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar. Di ibu kota Hanoi, ribuan pengendara sepeda motor terlihat mengantre untuk membeli bensin pada Selasa. Sejauh ini Vietnam masih mampu menghindari kekurangan bahan bakar secara luas. Namun media pemerintah melaporkan bahwa puluhan stasiun pengisian bahan bakar skala kecil mulai menutup operasional sementara atau mengurangi jam layanan karena pasokan yang semakin menipis. Baca: Perkembangan Terkini Perang AS ke Iran, Jet-Jet Terbang di Teheran Hari Kerja Filipina Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan penerapan sistem kerja empat hari seminggu di sejumlah kantor cabang eksekutif Filipina mulai 9 Maret. Marcos mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghemat energi dan menekan konsumsi bahan bakar, seiring melonjaknya harga minyak global setelah konflik yang meletus di kawasan penghasil minyak. “Dari pihak pemerintah, mulai Senin, 9 Maret, kami akan menerapkan sementara sistem kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif. Ini tidak termasuk kantor-kantor yang menyediakan layanan darurat atau layanan penting, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan kantor-kantor yang menyediakan layanan garda terdepan kepada masyarakat,” kata Marcos, dilansir Inquirer. Ia juga memerintahkan seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penghematan energi secara signifikan. “Selain itu, saya mengarahkan semua instansi pemerintah untuk menghemat dan mengurangi konsumsi listrik serta pengeluaran bahan bakar minyak sebesar 10 hingga 20 persen,” ujarnya. Selain mengurangi hari kerja, Marcos juga melarang sementara perjalanan dinas dan aktivitas pemerintah yang dianggap tidak mendesak, termasuk rapat yang sebenarnya bisa dilakukan di dalam kantor. Kebijakan kerja empat hari di kantor tersebut diatur melalui Surat Edaran Memorandum No. 114. Aturan ini juga merujuk pada Surat Edaran Memorandum Komisi Pelayanan Sipil No. 6 Tahun 2022 yang telah diperbarui melalui Surat Edaran Memorandum CSC No. 1 Tahun 2025. Dalam surat edaran itu disebutkan, pengaturan tersebut akan tetap berlaku “sampai dicabut atau dibatalkan lebih awal oleh presiden.” “Untuk tujuan ini, semua instansi diinstruksikan untuk merumuskan pedoman internal masing-masing guna memastikan pemantauan dan dokumentasi yang tepat, termasuk verifikasi kehadiran, serta standar kinerja dan mekanisme pemantauan, sesuai dengan hukum, peraturan, dan ketentuan CSC yang berlaku,” bunyi surat edaran tersebut. Sejumlah lembaga pemerintah bahkan sudah mulai menyiapkan langkah tambahan. Mulai 13 Maret, Departemen Perdagangan dan Industri Filipina akan mengalihkan operasional kantor-kantornya di Kota Makati ke sistem kerja jarak jauh. Untuk sektor swasta, pengaturan kerja alternatif sebenarnya telah dimungkinkan melalui Undang-Undang Telecommuting yang disahkan pada 2018.   (luc/luc) Add as a preferred source on Google [Gambas:Video CNBC] Next Article Potret Negara Bergantung Impor Minyak, Krisis Listrik-Mati Lampu 9 Jam Tags #krisis energi #wfh #penghematan energi #harga minyak #pasokan bahan bakar #kebijakan pemerintah #thailand #vietnam #filipina #transportasi umum Lihat Berita Lainnya Related Articles Perang Picu Krisis Energi, Pemerintah Liburkan Sekolah dan Kampus NEWS Vietnam Siaga 1 Krisis BBM karena Perang Timur Tengah, Lakukan Ini NEWS Hemat Bensin di Tengah Krisis, Filipina Terapkan Kerja 4 Hari Sepekan NEWS Pemprov DKI Jakarta Imbau Perusahaan Terapkan Kerja Fleksibel dan WFH NEWS Recommendation SHOW MORE Most Popular Features Loading… part of Add as a