Substansi Berubah, Pansus 12 Rancang Perda Baru Kesejahteraan Sosial

Substansi Berubah, Pansus 12 Rancang Perda Baru Kesejahteraan Sosial   Get SindoNews App Baca berita lebih mudah Scan QR Code untuk download aplikasi: Log in     Home Nusantara Jabodetabek Cerita Pagi Indeks Home Nusantara Jabodetabek Cerita Pagi Indeks   Log in     Kanal Beranda Nasional Internasional Daerah Lifestyle Sports Ekonomi Bisnis Teknologi Otomotif Edukasi Kalam Multimedia SINDOnews TV Indeks Today’s HI-LITE More SindoScope More Live TV RCTI GTV MNC TV iNews Radio Live MNC Trijaya Global Radio V Radio RDI MNC Networks RCTI+ Vision+ MotionPay Motion Life Motion Trade Motion Banking Mister Aladin Home Nusantara Substansi Berubah, Pansus 12 Rancang Perda Baru Kesejahteraan Sosial Atik Untari Jum’at, 06 Maret 2026 – 11:43 WIBloading… DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 12 tengah memfasilitasi Raperda tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial . A A A BANDUNG – DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 12 tengah memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Regulasi tersebut dipastikan bukan lagi sekadar revisi, melainkan perda baru.Ketua Pansus 12, H. Iman Lestariyono, menjelaskan awalnya pembahasan hanya difokuskan pada perubahan kedua atas Perda Nomor 24 Tahun 2012. Namun dalam prosesnya, substansi yang berubah ternyata melampaui 50 persen.“Karena ada sejumlah regulasi baru, terutama dari Permensos, sehingga perlu penyesuaian. Jadinya raperda ini bukan sekadar perubahan,” ujarnya.Menurut dia, terdapat tiga poin utama dalam pembahasan. Pertama, penguatan dan pengaturan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), termasuk kewajiban perizinan dan pendaftaran resmi.Iman menjelaskan, sesuai ketentuan pemerintah pusat, perizinan LKS ada yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun pemerintah daerah. Dengan perda baru, Pemerintah Kota Bandung memiliki dasar hukum lebih kuat untuk melakukan pengawasan. Halaman :12 Lihat Juga : DPRD Bandung Berupaya Tekan Tren Penurunan Kelahiran lewat Raperda Baru Pertegas Hak Warga, Pansus 12 Matangkan Aturan Main Kesejahteraan Sosial di Bandung Follow WhatsApp Channel SINDOnews untuk Berita Terbaru Setiap Hari Follow Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga! dprd kota bandung Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya Berita Terkait DPRD Bandung Berupaya Tekan Tren Penurunan Kelahiran lewat Raperda Baru Pertegas Hak Warga, Pansus 12 Matangkan Aturan Main Kesejahteraan Sosial di Bandung Wujudkan Bandung Lebih Tertib, Pansus 13 DPRD Kebut Pembahasan Raperda Trantibumlinmas Pansus 12 DPRD Kota Bandung Rampungkan Raperda Kesejahteraan Sosial, Segera Masuki Tahap Harmonisasi Rekomendasi Susi Susanti Apresiasi Keberpihakan Menpora Erick untuk Perlindungan Atlet Korban Kekerasan Seksual DJP Rombak Ulang Ketentuan Tarif Pajak 0,5% bagi UMKM Kemlu: Pembahasan BoP Ditangguhkan Imbas Perang AS-Israel Vs Iran, Fokus Keselamatan WNI Selengkapnya Buya Yahya Ajak Masyarakat Doakan Prabowo: Jadi Presiden Berat Redam Konflik Timteng, Prabowo-PM Pakistan Akan Kunjungi Iran Ngaku Tak Paham Birokrasi, Fadia Arafiq Kena Sentil Wamendagri Berita Terkini Selengkapnya Pilar Dampingi Wamendag Turun ke Pasar Ciputat, Pastikan Stok Aman dan Harga Stabil Cuaca Indonesia Tahun 2026 Lebih Kering, Potensi Karhutla Tinggi Berbagi Keceriaan Ramadan, Sinergi Puspita Gelar Acara Bermain Clay bersama Anak-Anak di Kampung Pemulung APHI dan Fakultas Pertanian Unila Kolaborasi Pengembangan Multiusaha Kehutanan Kunjungan ke Kebumen dan Purworejo, Menteri Trenggono Targetkan Bangun 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih Demonstrasi di DPR, Massa Minta Indonesia Keluar dari BoP Selengkapnya Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Apa Saja Dampaknya? Polemik Alumni LPDP, Perlukah Sistem Seleksi Dievaluasi? Terpopuler 1 Gubernur Luthfi Ungkap Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Fadia Arafiq Bertemu Dengannya 2 Sidang Praperadilan Gus Yaqut, Ahli Hukum Sebut Pimpinan KPK Tak Punya Kewenangan Tentukan Tersangka 3 Fadia Arafiq Tersangka Korupsi, Mendagri Tunjuk Sukirman sebagai Plt Bupati Pekalongan 4 Cerita Rano Karno Umrah di Tengah Konflik AS dan Israel Vs Iran 5 Kecelakaan Beruntun 10 Mobil di Tol Cipularang, 2 Orang Dilaporkan Tewas Infografis 7 Dosa Kebijakan Nicolas Maduro: Akar Kehancuran Ekonomi dan Sosial Venezuela Shares Selengkapnya Kanal Nasional Daerah Lifestyle Ekonomi Bisnis Teknologi Edukasi Multimedia   Internasional Sports Otomotif Kalam Hi-Lite Sindoscope MNC Portal Okezone.com iNews.id IDX Channel About Us Tentang Kami Redaksi Privacy Policy Kode Etik Sitemap Disclaimer Term of Service Kontak Kami Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved